Sejarah Lahirnya Aturan Poligami di Indonesia

Di Indonesia, praktek poligami bukan hal yang asing lagi. Laki-laki dari berbagai suku bangsa di Indonesia sudah menganut paham/memahami bahwa praktek beristri banyak itu sebagai sebuah kelaziman. Di pulau Jawa, poligami sudah ada sejak zaman Mataram Kuno dan Majapahit. Setelah kerajaan-kerajaan Hindu itu hancur, tradisi itu kemudian berlanjut pada zaman kedatangan Islam ke Nusantara dan mendapat legitimasi penuh karena dianggap memiliki sandaran religius. Banyak perempuan yang kemudian menjadi korban tradisi poligami dan menjadi bagian dari selir-selir para raja yang berkuasa di tanah Jawa.
Pada masa pra-kemerdekaan sampai masa-masa awal kemerdekaan, praktek poligami di Indonesia umumnya hanya dilakukan oleh kalangan elite masyarakat saja, di antaranya kaum priyayi dan elite agama seperti para kyai. Menurut sejarah, ada perbedaan antara praktek poligami yang dilakukan kalangan priyayi dengan kalangan kyai. Kalangan priyayi yang umumnya berasal dari golongan Islam abangan biasanya menyatukan istri-istrinya dalam satu rumah, sementara kalangan kyai dan santri sebagian besar membuatkan rumah yang terpisah-pisah bagi istri-istrinya.

Salah satu perempuan Jawa yang berhasil mendokumentasikan penderitaan dirinya di bawah tradisi poligami adalah Kartini. Berbeda dengan perempuan-perempuan Jawa seusianya saat itu, Kartini telah memiliki kesadaran tentang sebuah emansipasi dan kesetaraan gender. Kendati demikian, putri dari seorang priyayi di Jepara itu, tetap tidak dapat mengelak dari tradisi turuntemurun kaum bangsawan Jawa. Orang tua yang dihormatinya, memaksa Kartini untuk menjadi istri keempat Bupati Rembang saat itu. Ia tak kuasa melawan sebuah doktrin yang cukup membuatnya masygul. Walaupun suaminya memiliki tiga istri di luar dirinya, Kartini sendiri tidak pernah menerima adanya poligami, sehingga seluruh hidup perkawinannya adalah rangkaian penderitaan yang tak henti-hentinya.

Bagi Kartini, poligami adalah aib dan dosa karena memperlakukan wanita sewenang-wenang. Karena itu serangan-serangannya amat tajam, dan cendrung emosional. “Bagaimana saya bisa menghormati seseorang yang sudah kawin dan menjadi ayah, yang apabila sudah bosan kepada anak dan istrinya, dapat membawa perempuan lain ke rumah dan mengawininya secara sah sesuai dengan hukum Islam,” tulis Kartini kepada Stella Zeehandelaar teman Belanda nya. Katanya, meskipun hal itu seribu kali tidak boleh disebut dosa menurut ajaran Islam, selama-lamanya dia tetap menganggapnya begitu.

Pada era 1950-an, praktek poligami sangat terkenal dengan pernikahan poligami Soekarno dengan Hartini. Sebagai istri tertua, Fatmawati menentang keputusan tersebut, namun hanya sia-sia belaka, Fatmawati malah tersingkir dari istana merdeka. Pernikahan ini dianggap sebagai tamparan yang keras bagi organisasi wanita dan pejuang hak-hak wanita saat itu. Masalahnya Soekarno identik dengan Negara, dan kekuasaanya yang hampir tak terbatas itu menyebabkan setiap tindakan-tindakannya menjadi dogma.

Pada tahun 1952, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan tentang pemberian pensiun bagi para janda Pegawai Negeri yang melakukan poligami. Peraturan yang mengindikasikan dukungan pemerintah terhadap poligami ini mendapatkan protes keras dari beberapa organisasi perempuan. Pada masa orde baru, organisasi perempuan mengusulkan pada pemerintah agar dilakukan reformasi hukum perkawinan. Usulan ini didukung oleh kelompok nasionalis yang menghendaki adanya penyatuan hukum di seluruh Indonesia. Pada akhirnya, pada tahun 1973 pemerintah Soeharto menyetujui adanya reformasi hukum perkawinan, yang berlangsung cukup lama dan melalui proses yang panjang.